Quick Count Pilpres 2009 : Rakyat Memilih "Lanjutkan!"

Hasil Quick Count atau Hitung Cepat yang dilakukan beberapa lembaga survey pada Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 hari ini mengabarkan hasil yang boleh dibilang sama : Pasangan Capres SBY-Boediono unggul secara menyolok di atas perolehan suara dua pesaingnya, Mega-Pro dan JK-Win.

Pasangan SBY-Boediono maraih dukungan suara sedikit di atas 60 persen (kecuali hasil dari Puskaptis). Pasangan Mega-Pro harus puas dengan perolehan suara yang berkisar di antara 25 dan 30 persen. Sedang pasangan JK-Win yang pada saat-saat akhir diprediksi akan meraupn hasil bagus ternyata justru terpuruk di posisi juru kunci, dengan hasil suara yang bahkan tidak sampai 15 persen.

Meskipun komposisi hasil Hitung Cepat ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan banyak hasil polling yang dilakukan sebelum Pilpres, bagi banyak orang hasil ini rupanya tetap terasa mengejutkan. Di dua propinsi (DKI Jakarta) dan Aceh, angkanya malah sangat fenomenal. Di Jakarta SBY-Boediono mendapat suara di atas 70 persen, sedang di Aceh, lebih spektakuler lagi angkanya : 90 persen.

Apa yang bisa dibaca dari indikasi yang tergambar pada hasil Hitung Cepat ini? Sosiolog Imam B Prasojo mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah sangat lelah dengan segala gonjang-ganjing dan eksperimen politik. Mereka ingin hidup yang stabil, dan tenang. Dan untuk kali ini mereka memercayakan harapan dan keinginan itu pada pasangan SBY-Boediono. Mereka ingin agar semua “dilanjutkan” saja.

Mereka ternyata tidak tertarik pada tawaran-tawaran spektakuler yang disodorkan pasangan Mega-Pro (pertumbuhan ekonomi dua digit, umpamanya), atau model pemerintahan (dan pemimpin) yang hanya “asal cepat dan baik”. Mereka ingin yang aman dan pasti. Mereka ingin yang realistis dan tidak banyak spekulasinya. Sekali lagi, mereka sudah sangat lelah, dan ingin kehidupan yang stabil dan “nyambung”.

Apakah hasil ini juga bisa dianggap bukti bahwa pemilih kita kini sudah “lebih rasional” dalam menentukan pilihan? Apa pun argumentasinya, rakyat sudah memilih, dan kalau kita masih percaya dan bersetuju bahwa “suara rakyat adalah suara Tuhan sendiri”, maka marilah kita belajar menghormati pilihan itu.

Pilpres Satu Putaran : Bisa Rusuh Seperti Iran?

Pernyataan Prabowo Subianto soal kekhawatirannya terjadi “hura-hura” seperti di Iran jika pilpres dilakukan tidak fair dan dipaksakan satu putaran menuai kritik tim kampanye SBY-Boediono. Ketua PNBKI Eros Djarot menilai pernyataan Prabowo itu emosional dan jauh dari sikap negarawan.

"Ini pernyataan yang sangat emosional. Sikap kenegarawanan dalam hal ini diperlukan. Harap dicatat gerakan yang tidak didukung rakyat tidak akan jalan. Faktanya sekarang mayoritas rakyat menghendaki pilpres satu putaraan, mau apa lagi," kata Eros kepada detikcom, Kamis (2/7/2009).

Menurut Eros, pilihan masayarakat untuk mendorong pilpres satu putaran didasarkan pada pertimbangan rasional mulai dari soal efisiensi sampai hasil survei yang tidak berimbang. Karena itu kalau ada pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil survei dan kampanye satu putaran, para pihak itu diminta membuat survei dan kampanye lainnya yang kontra. Bukan melakukan intimidasi politik.

"Siapapun yang melakukan intimidasi tidak akan didengar oleh rakyat. Rakyat semakin rasional. Iran dan Indonesia dua negara yang berbeda. Sosial kultural dan setting politiknya juga berbeda," paparnya.

"Survei sudah mendukung, polling ecek-ecek SMS juga mendukung. Lantas apalagi. Ini semua pijakannya rasional. Kalau tidak puas, lakukan polling. Jangan lagi ini ditarik seperti pada peristiwa Mei lalu," paparnya

Eros meminta semua elit politik mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu sikap dewasa dan negarawan harus senantiasa dijunjung guna memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya.

"Tidak ada perlu dikhawatirkan. Kalau ada provokasi, itu sikap kekanak-kanakan yang ancam-ancam kalau satu putaran, harus diakhiri. Kalau harus 2 putaran ya 2. Kalau lihat debat capres, sangat tinggi njomplangnya," tandasnya..(Dikutip dari : detikcom 2 Juli 2009).

Capres "Idaman" Warga Minoritas

Menjadi kelompok minoritas di manapun tidaklah nyaman. Etnis Cina di Indonesia, tahu betul apa artinya menjadi warga minoritas. Begitupun umat non muslim di republik ini paham sungguh apa artinya menjadi bagian “marginal” dari sebuah kelompok masyarakat.

Ironisnya, jika kita periksa halaman kitab undang-undang, maka semua hak dasar politik mereka umumnya sudah tercantum di sana. Artinya, secara konstitusional hak mereka sebetulnya dijamin oleh negara, tetapi kalau sudah masuk ke ranah publik, barulah akan kita temukan kejanggalan dan perbedaan perlakuan terhadap mereka. Dan itulah arti sebenar-benarnya dari menjadi “minoritas”.

Praktek-praktek diskriminatif itu niscaya masih akan berlangsung lama (berkacalah pada pengalaman Amerika Serikat), tetapi mungkin situasinya bisa sedikit diminimalkan dengan kehadiran seorang pemimpin yang berani mengambil sikap tidak berat sebelah kepada segenap warganya.

Peluang mendapatkan pemimpin yang seperti itu bukannya tak ada. Ajang Pemilu pasca Orde Baru memberi kesempatan bagi kelompok minoritas untuk memilih sendiri calon pemimpin yang nantinya diharapkan berani bertindak “netral” kepada setiap warga negara. Maka bagi kelompok ini, seorang calon pemimpin tidak cukup hanya “pandai” dan “berkharisma” doang. Di atas semuanya, sang calon pemimpin kudu bisa menjamin kenyamanan plus keamanan hidup mereka kelak.

Soalnya kemudian, dari antara tiga pasang calon presiden (dan wakilnya) yang kini berlaga dalam Pilpres 2009 ini, adakah kira-kira calon yang “cocok” dengan kriteria seperti dikehendaki kelompok “minoritas” itu? Mestinya ada. Dan warga minoritas—dengan bekal pengalaman mereka “hidup tertindas” bertahun-tahun—sekarang mustinya memiliki insting plus untuk sanggup “membaca” isi jeroan ketiga pasang calon presiden dan wakilnya itu.

Mestinya mereka tidak akan gampang-gampang lagi dikibuli, atau ditakut-takuti, untuk beralih pilihan begitu saja pada calon lain yang disodor-sodorkan kepada mereka. Mereka mestinya juga paham siapa dari ketiga pasang calon pemimpin itu yang hanya sekadar “berjualan”, dan mana yang sungguh berkomitmen pada nasib warga minoritas.

Betulkah LSI Bagian dari "Konspirasi"?

Berita Terkait – Sumber Kompas.Com

Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani tampaknya tersinggung dengan tuduhan anggota Timkamnas Mega-Prabowo, Maruarar Sirait, yang mencurigai lembaga survei menjadi bagian dari desain besar melegitimasi pemilu satu putaran. Saiful dan Ara sempat saling bersitegang dan berdiri dengan tatapan tajam satu sama lain.

Saiful dengan tegas mengatakan, hasil survei tak bisa disalahkan. Apalagi, menuduh lembaga survei menjadi bagian dari konspirasi tersebut. "Tim sukses itu seharusnya membicarakan apa yang akan dilakukan dengan hasil survei. Tidak perlu mencari kambing hitam, mengatakan lembaga survei memobilisasi pemilih. Jangan terlalu keras bahwa survei ini bagian dari desain," kata mantan Direktur LSI ini.

Mendengar tanggapan ini, Maruarar—yang biasa disapa Ara, langsung menyahut, "Anda tanpa sadar dijadikan bagian dari kecurangan. Dalam film itu ada sutradara, aktor," ujarnya.

"Itu hanya spekulasi kalau menuduh survei bagian dari konspirasi kecurangan pemilu. Bahaya sekali kalau banyak orang seperti Ara di negeri ini," timpalnya.
Ketegangan antarkeduanya ditengahi oleh moderator, Burhanuddin Muhtadi, yang juga peneliti senior LSI. Saiful juga menegaskan, hasil survei hanya merupakan potret opini publik.

Sementara Ara tetap berkeyakinan ada desain seperti yang disangkakannya. "Suatu saat pasti terungkap," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Semacam Komentar

Tuduhan adanya “konspirasi” pada Pemilu 2009 makin santer terdengar hari-hari ini. Megawati misalnya, beberapa kali dengan terang-terangan di depan umum mengeluarkan statemen yang menuduh adanya rekayasa sistematis pada Pemilu ini kali ini untuk memenangkan kelompok tertentu.

Pada saat diundang dalam acara Kick Andy di Metro TV, ia dengan santai dan yakinnya mengatakan bahwa hasil Pemilu Legislatif kemarin (yang memenangkan Partai Demokrat dan mempecundangi sejumlah parpol besar, termasuk PDIP di dalamnya), sebagai “bukti tak terbantah dari adanya rekayasa kecurangan itu”.

Sebagai catatan, hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009 itu nyatanya memang “sesuai” dengan “ramalan” yang dikeluarkan Lembaga Survey Indonesia hanya beberapa hari saja sebelum saat pencontrengan. Tapi apakah ini sungguh “fakta” yang lantas bisa diajukan sebagai bukti adanya kecurangan? Mestinya tidak semudah itu. Bagaimana kalau "kesesuaian" itu kelak terbukti semata-mata terjadi karena sahihnya metodologi yang diterapkan?

Saya hedak bilang, Megawati sebagai seorang pimpinan organisasi politik besar (dengan jumlah massa pengikut yang juga besar) tidakkah sebaiknya lebih bisa menahan diri dalam mengeluarkan pernyataan politiknya--sebelum segala sesuatunya bisa terang benderang dibuktikan. Sebab implikasinya bisa sangat tak terduga.

Maka saya pun jadi bertanya-tanya, jika nanti dalam Pilpres ternyata Megawati kalah lagi, bisakah ia menerima kenyataan itu. Atau seperti tokoh oposisi di Iran yang kalah tanding kemarin, malah berbalik menebar hasutan yang menyebabkan terbitnya kerusuhan besar. Saya berharap ketakutan ini hanya halusinasi saya belaka.

Pilpres Satu Putaran : Mengapa Ribut?

Apakah keliru kalau Pilpres bisa selesai dalam satu putaran saja? Jawab : tentu saja tidak ada yang salah. Apa yang disuarakan dalam iklan “Pilpres Satu Putaran” sudah benar belaka : pengiritan duit sebanyak trilyunan adalah salah satu alasan pembenarnya. Jadi mengapa ada yang merasa perlu meributkannya?

Jika konsisten dengan slogan “pro rakyat” mengapa harus menolak “satu putaran”? Apakah dikira “wong cilik” tidak bisa bosen bolak-balik mencontreng? Begitu pun jika benar “lebih cepat lebih baik” adalah slogan yang dijadikan modal kampanye, mengapa pula musti meradang dengan tawaran iklan “satu putaran”? Mengapa jadi tidak konsisten?

Ah, kita sebetulnya sudah paham sepahamnya mengapa ada penolakan itu. Kelompok yang rame berteriak menghujat iklan “satu putaran” sejak awalnya memang tidak teramat yakin bisa meraup hasil baik dalam Pilpres ini. Mereka sudah berhitung cermat bahwa sangat mungkin mereka bahkan bisa langsung rontok di putaran pertama.

Mereka menaruh harapan besar akan bisa memukul balik di putaran kedua lewat jalan “keroyokan” alias koalisi. Karena itulah segala macam skenario dan wacana yang mengarah pada “pemilu satu putaran” membuat mereka kebakaran jenggot.

Tentu saja dalam penolakannya mereka mencoba terlihat ‘‘reasonable”. Misalnya dengan berulangkali menyebut-nyebut keberadaan sang lembaga survey pembuat iklan yang dianggap “tidak netral” karena faktanya memang mereka didanai salah satu capres.

Tapi omong-omong, betulkah iklan “satu putaran” itu menyesatkan dan membohi khalayak? Jawabannya berupa pertanyaan balik : betul begitu gampangkah rakyat kini dibodohi? Saya kira kita sepakat, pemilih sekarang sudah lebih cerdas (dan bebas) untuk memutuskan sendiri memilih yang mana—dengan atau tanpa arahan iklan “satu putaran” itu.

Tapi, mungkin yang paling benar, kalau tak sreg dengan iklan “satu putaran”, ya buatlah juga iklan tandingan yang isinya, umpamanya, Pilpres yang “ideal” seharusnya dua putaran, supaya lebih banyak duit yang beredar, lebih banyak pihak yang dibikin senang, supaya rakyat lebih matang lagi memilihnya.

(Dan supaya kalau ternyata “keok” juga, tidak usah lagi ribut seperti kemarin, menuduh dan menyalah-nyalahkan pihak lain bermain curang).