Tawuran dan Bangsa yang "Sakit"

TAWURAN di Jakarta (dan juga di kota-kota besar Indonesia lainnya) ternyata bukan hanya monopoli siswa sekolah lanjutan, yang nota bene masih dalam fase usia “baru gede”. Tawuran juga terbukti kini “diminati” oleh para mahasiswa. Kecuali itu tawuran juga sering dilakukan kelompok preman, anggota organisasi massa tertentu, bahkan oleh warga masyarakat biasa yang sehari-harinya dikenal sebagai warga yang santun dan baik.

Tak pelak lagi, tawuran agaknya telah menjadi fenomena yang bukan lagi lokal, tapi me-nasional Ajang yang dijadikan medan tawuran pun semakin meluas. Lihatlah, bahkan di forum-forum di mana sportivitas mestinya dipertontonkan dengan anggun, sebutlah di lapangan sepak bola kita, tawuran—antara sesama pemain, pemain lawan wasit, pendukung versus pendukung, dan sejumlah variasi lain--seperti sudah menjadi “menu tanbahan” yang wajib.

Ada yang bilang semua itu akibat dari belum becusnya kita berperilaku demokratis. Sejak Orde Baru terguling 10 tahun yang lalu, orang jadi lebih bebas menuangkan ekspresinya. Barangkali karena sudah puluhan tahun terkondisi hidup dalam sistem politik yang “membisukan”, yang tidak memungkinkan kita belajar bagaimana caranya ngomong dengan benar dan sopan, ekspresi kita lalu cenderung menjadi liar dan kampungan.

Sebagian orang mungkin malah mengartikan bahwa berperilaku demokratis itu identik dengan boleh berbuat apa saja kepada “pihak sana”. Perbedaan pendapat adalah barang najis yang tidak boleh ada dan bahkan musti ditumpas. Kebenaran menjadi monopoli “pihak kita”, sedang “mereka”, atau “pihak sana”, pasti salah, pasti sesat dan membahayakan, dan karenanya “halal hukumnya kalau mereka diganyang”.

Ada juga teori yang bilang bahwa tawuran adalah ekspresi dari luka kolektif yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Banyak orang begitu menaruh harapan akan adanya perbaikan situasi kehidupan yang signifikan sewaktu Orde Baru tergelimpang. Tapi mereka kemudian kecewa berat karena perbaikan yang mereka impikan itu bukan saja tidak muncul, malahan situasi dalam banyak segi menjadi lebih buruk dari sebelum Orde Baru tamat.

Luka dan kekecewaan itu bisa dengan gamblang kita “tonton” setiap hari di halaman koran dan media massa lain dalam bentuk, atau berupa sinyal di mana angka kriminalitas dan kekerasan terus meningkat tajam. Ada dua pola umum yang terlihat. Pertama, mereka yang sudah merasa habis daya biasanya ramai-ramai memilih bunuh diri—bukankah angka bunuh diri dan jumlah pasien rumah sakit jiwa dikabarkan naik tajam belakangan ini?

Kedua, mereka yang merasa masih punya daya, biasanya mencoba melampiaskan kekecewaan mereka dalam bentuk perilaku kekerasan, baik sendirian atau rame-rame. Demikianlah, tawuran menjadi salah satu “jalan keluar” yang dianggap wajar (oleh pelakunya) dari kondisi hidup serba sumpek dan buntu. Mereka menjadi cenderung ekstrim karena percaya bahwa cara-cara atau jalan keluar yang baik dan normal sudah tidak bisa dipakai lagi.

Orang Buta dan Gajah

PERNAH mendengar anekdot tentang sekelompok orang buta yang bertengkar tentang rupa atau sosok seekor gajah? Dikisahkan dalam anekdot itu orang-orang buta itu kemudian dipersilakan mereka-reka sendiri sosok sang gajah dengan cara meraba-rabanya. Apa yang kemudian terjadi kita sudah bisa menduganya..

Orang buta yang kebagian meraba ekor gajah akan mempunyai gambaran yang sungguh berbeda dengan orang buta lain yang kebagian meraba kaki, belalai, telinga, atau bagian-bagian tubuh gajah lainnya. Singkatnya mereka semua memperoleh gambaran yang jauh dari lengkap apalagi sempurna tentang gajah yang mereka ributkan itu.

Kita sebetulnya orang-orang buta seperti dalam anekdot di atas. Buku-buku sejarah dipenuhi oleh cerita orang-orang buta yang sibuk bertengkar tentang “sang gajah”. Untungnya di antara orang-orang buta itu ada juga yang ngeh bahwa mereka itu hakikatnya “buta”. Kelompok ini sadar betul bahwa karena mereka buta, mereka tidak akan pernah berhasil mendapatkan gambaran sosok si gajah secara utuh dan benar.

Karena itu mereka suka saling bertukar pendapat dengan sesama orang buta lainnya untuk lebih memperkecil margin kekeliruan atau kekurang-lengkapan gambaran sang gajah yang mereka miliki. Kita menyebut mereka ini kelompok moderat. Mereka suka berpikir dan berperilaku lintas batas, dan ogah terkurung dalam sekat-sekat sempit yang hanya membikin kita semakin kerdil.

Sayang jumlah mereka kelewat sedikit. Jauh lebih banyak gerombolan orang buta yang dalam kebutaannya malah suka petantang-petenteng, merasa paling tahu dan benar sendiri. Padahal mereka mungkin hanya pernah sempat memegang kuping sang gajah, atau malahan buntutnya.

Perlukah Tuhan Dibela?

GUS DUR dulu pernah menulis buku yang diberi judul “Tuhan tak Perlu Dibela”. Saya tak pernah membaca buku itu sebetulnya, hanya melihat covernya sepintas. Tapi karena penulisnya Gus Dur, sosok yang kita kenal penuh dengan kelokan dan kejutan, dan karena beliau dikenal juga sebagai tokoh yang “moderat”, yang tak suka main mutlak-mutlakan, sepertinya kita bisa sedikit mereka-reka maksud bukunya itu.

Sepertinya Gus Dur hanya kepingin ngomong bahwa dalam usaha kita “membela” Tuhan, tidak usahlah kita sampai jatuh pada ekstrimitas yang hanya membuat masalahnya malah jadi tidak karuan. Sebab hakikatnya Tuhan memang tidak perlu pembelaan apa pun dari kita yang hanya debu di kakiNya ini. Dia itu Maha, tak kurang apa jua, tak butuh apa pun, maka apa toh sebetulnya yang bisa kita banggakan padaNya? Menjadi satpamNya atau centengNya? Rasanya kok tidak ya.

Sering terlihat juga bahwa dalam usaha “perjuangan” kita “membela Tuhan” sebetulnya yang kita lakukan hakikatnya adalah membela ego kita sendiri. Kita merasa terganggu ketika ada orang lain atau kelompok lain mempertanyakan, atau bahkan menyerang apa yang menjadi keyakinan kita—yang sebetulnya, kalau kita berani jujur, belum tentu bener lho di mataNya. Sebab sejauh menyangkut keberadaanNya, memang tak siapa pun (ulangi, tak siapa pun) berhak mengklaim tahu dan paham tentangNya.

Tapi kekerdilan akal manusiawi sering membuat kita jatuh pada pemutlakan sepihak, pada penghakiman pribadi atau golongan yang semena-mena. Kita sering jadi begitu jumawa dengan keyakinan itu, dan lalu “menajiskan” kelompok lain begitu saja. Kita berang pada keyakinan pihak lain itu, karena kita merasa diusik dari kenyamanan tidur dan mimpi kita. Kita, sering tak cukup siap menerima bahwa kenyataan ternyata berjarak—dan seringkali jaraknya demikian jauh—dari yang selama ini kita impikan.

Dalam konteks itu menjadi menariklah melihat bagaimana heboh lukisan Last Supper yang diparodikan majalah Tempo telah diselesaikan. Di sana tak terlihat gerombolan yang marah, yang mengacung-acungkan clurit atau pedang samurai lokal seraya menyeru-nyeru namaNya, dan lalu dengan semangat “jihad” merusak kantor orang, yang artinya menjungkirkan pundi-pundi rizki orang lain. Juga tak ada juga fatwa mati untuk siapa pun. Tak ada pastor atau uskup yang merasa ditempeleng. Tak ada pemimpin redaksi yang merasa terancam nyawanya. Semuanya diselesaikan dengan santun.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa itu agaknya paham betul, bahwa kekerasan bukan jalan keluar yang elok. Mereka pun tampaknya sadar bahwa kesalahpahaman jamak terjadi dalam keserbamajemukan. Perbedaan tafsir menjadi niscaya, tak terhindarkan. Mereka, majalah Tempo di satu pihak dan Gereja Katolik di pihak lainnya, secara tersirat agaknya juga mengakui bahwa tak satu pun di antara mereka berhak memonopoli persepsi.

Tak siapa pun di antara mereka berhak merasa benar sepenuhnya, atau sebaliknya menganggap pihak lain salah sepenuhnya. Alangkah indahnya, kalau kita bisa hidup dalam adab yang demikian.

Segera Tamatkah "Republik Mimpi"?

MENDUNG tengah bergayut di langit Republik Mimpi. Tokoh ‘wakil presiden’ Jarwo Kwat alias JK atawa Sujarwo sedang tertimpa apes : dituduh memberikan cek kosong senilai 200 juta. Polisi bahkan sudah menetapkan sang ‘wapres’ itu sebagai buronan, lantaran sudah dua kali mangkir dari panggilan. Dalam tayangan Newsdotcom semalam Effendi Ghazali mengisyaratkan kemungkinan bubarnya kelompok ‘pelucu intelek’ itu seandainya terbukti Sujarwo bersalah.

Selama ini Newsdotcom berhasil hadir bukan melulu sebagai suguhan lucu-lucuan biasa. Model parodi politik yang diusungnya membuat mereka dipandang sebagai “pahlawan moral” yang ‘bersih’. Tontonan-tontonan mereka menjadi pilihan katarsis yang cerdas dan sehat ketika kenyataan sehari-hari kita terasa begitu mokal, edan, dan tak bisa lagi diharapkan. Dengan beban citra seberat itu, maka pilihan bubar menjadi solusi terhormat yang tersedia buat mereka, seandainya betul Jarwo Kwat terbukti cacat hukum.

Sangat disayangkan apabila kelompok ini musti tamat karena kasus “murahan” begini. Sebagai penggemar beratnya, saya kerap membayangkan bahwa mereka suatu hari nanti memang bakalan “habis”, tapi “habis” secara santun dan “heroik”. Misalnya “dibredel” penguasa, atau ditendang bos pemilik stasiun TV karena perbedaan prinsip yang tak bisa didamaikan.

Ada beredar juga spekulasi bahwa kelompok ini memang sudah lama “dibidik”—karena kita tahu kritik-kritik mereka tidak membuat semua orang senang. Jadi dicarilah celah untuk bisa menjegal mereka. Kebetulan Jarwo Kwat tersandung masalah, maka apa salahnya kalau dia dijadikan “korban” pertama.Yang lainnya nanti menyusul, apabila diperlukan.

Tapi apakah betul begitu duduk soalnya, wallahualam. Di Republik Indonesia—yang bukan mimpi—sudah jamak kalau banyak hal tidak selalu menjadi jelas.

Oh, Ternyata Dia Maling Juga ...

KALAU ada berita yang paling malas saya baca di koran, maka salah satunya adalah berita tentang korupsi. Sudah jadi klise yang diulang-ulang bahwa korupsi sudah menjadi “budaya” di sini. Artinya, perilaku “mengutil duit rakyat” ini sudah disepakati sebagai hal yang lumrah dan dianggap biasa sekali. Begitu gilanya “wabah” ini menjangkiti negeri, sampai kita pun agaknya diminta supaya tidak usah kaget atau ribut atas perilaku “korupsi berjamaah” ini.

Dan nyatanya saya memang tidak jadi kaget ketika hari-hari ini koran seperti tidak ada putusnya memberitakan kabar tentang mantan pejabat anu, atau politisi parpol A, yang tadinya dianggap “bersih” dan karenanya dijadikan “panutan” ternyata maling juga, sama sebangun seperti yang lain-lainnya. Begitu banyak nama yang terbukti “kotor” sampai kita pun mungkin jadi bertanya, “lalu siapa lagi tokoh yang masih boleh dipercaya”?

Padahal usaha pemerintah menangkapi para pengutil ini masih jauh dari maksimal. Yang dipilih untuk disikat baru kelompok maling kelas teri—dan yang penting secara politis sudah dihitung masak mereka tidak bakal bisa bikin “serangan balik” yang merepotkan. Jadi usaha itu masih dalam tingkatan “tebang pilih” dan “tebar pesona”, sehingga apa yang sekarang muncul di koran setiap hari sebetulnya hanya puncak dari gunung es yang sebetetulnya.

Saya teringat pada statemen Rendra tahun 1970-an. Ia bilang kalau Indonesia mau bebas korupsi, itu artinya seluruh pemerintahan harus diganti. Tentu saja omongan seperti itu tidak punya daya kejut lagi jika diletakkan dalam perspektif waktu hari ini. Yang menarik dari pernyataan itu memang bukanlah pesona retorisnya yang kini jadi melapuk, tetapi kenyataan bahwa Rendra sudah mengatakan apa yang agaknya memang “benar”—bahkan “benar” sampai hari ini.

Kita belum bisa seperti Cina, umpamanya, yang berani bertindak keras dan cepat dalam upaya menumpas korupsi. Kita, agaknya lebih suka mendahulukan “musyawarah” dan pendekatan “kekeluargaan”—bahkan juga dalam banyak urusan di luar korupsi. Seorang yang sudah terbukti jelas teroris dan pembunuh, umpamanya, masih bisa terus berlama-lama cengengesan dalam kamar selnya yang nyaman.

Kita memang bangsa yang penuh dengan rasa toleran, kekeluargaan, dan berbelas kasih pula. Kadang belas kasihan itu kita limpahkan untuk hal-hal yang jelas salah dan ngawur.Tapi, sudahlah.

(Image diambil dari media-ide-bajingloncat.com)

Setahun Republik Mimpi

WAPRES “JK” dari Republik Mimpi bertanya kepada JK, wapres beneran dari “negeri tetangga”nya Republik Indonesia begini :”Apa pak Wapres pernah merasa capek atau bosan menjadi Wapres?” Kenapa anda menanyakan soal ini, menukas Effendi Gazali kepada “JK”. Dan “JK” alias Jarwo Kwat menjawab : “Ya tidak apa-apa sih, cuma kalau betul sudah capek atau bosan, saya siap menggantikan”. Jawaban itu disambut derai tawa dari JK alias Jusuf Kalla, yang lalu menambahkan “tapi anda musti menukar dulu status warga negara anda”. Ah, itu kan bisa diatur, brother, kata “JK” lagi.

Tanya jawab kocak itu muncul dalam episode NewsdotCom edisi ulang tahun kemarin malam. Sebuah momen yang 10 bahkan 5 tahun yang lalu rasanya tak terbayangkan bisa hadir begitu leluasa di depan kita. Maka kalau ada hal yang masih bisa disyukuri dari Reformasi yang konon mati suri, itu adalah peluang berekspresi secara relatif bebas yang masih cukup tersedia pada hari ini. Meskipun sering “kebebasan” itu ditafsirkan secara ngawur menjadi bebas juga “mengganyang” pihak lain dengan semena-mena.

Dan kalau ada hal yang masih pantas dipujikan ke alamat duet SBY-JK—yang konon tingkat popularitasnya terus anjlog—maka salah satunya adalah “keberanian” mereka untuk membiarkan peluang bebas berekspresi itu tetap ada. Acara seperti Republik Mimpi misalnya, boleh jadi sudah lama diberangus dan menjadi kenangan kalau saja yang bercokol di kursi paling atas itu bukan mereka. Saya berani bertaruh--kecil-kecilan tapi--untuk hal ini.

Sebetulnya memang tidak perlu ada yang ditakutkan dari acara ini. Lucu-lucuan yang mereka buat akan otomatis kehilangan sengatnya kalau kepemimpinan yang dijadikan bahan olok-olok itu sanggup membuktikan bahwa mereka sudah bekerja dengan benar dan baik. Selama syarat itu tidak bisa dipenuhi, maka penonton yang sudah capek dan muak akan terus mencari saluran untuk memuaskan segala kemarahan dan ketidakberdayaan mereka. Bentuknya bisa macam-macam. Republik Mimpi, hanya salah satunya.

Betapa Tidak Menariknya Pilkada Jakarta

SEJUJURNYA saya pribadi tidak merasa tertarik samasekali pada hajatan besar Pilkada DKI yang dalam hitungan hari ke depan bakal digelar. Saya tidak percaya hajatan itu nantinya akan membawa perubahan signifikan pada kehidupan di ibu kota. Saya percaya siapa pun gubernurnya nanti, banjir masih akan rajin menyambangi kota ini. Kerumunan joki “three in one” masih akan meramaikan lalu lintas pagi, lalu pungli dan suap terus berjaya, dan seterusnya.

Dua calon yang disediakan untuk dicoblos gambarnya sungguh tidak menggugah “libido” saya samasekali. Kalau pilih yang satu, yang diklaim “paling tahu” perihal Jakarta—karena dia “stok lama”—itu artinya saya sekedar memastikan bahwa memang tidak akan ada perubahan berarti di kota ini. Calon yang “stok lama” ini rasanya hanya akan melanjutkan rencana gubernur sebelumnya. Cara dan isi kampanyenya membuktikan bahwa ia memang akan sekedar “nerusin” yang udah ada.

Sedang calon satunya, yang gembar-gembor gerah mau “ngebenahin Jakarta” juga tidak memunculkan ide-ide yang mengejutkan, yang bisa bikin saya paling tidak manggut-manggut. Fakta bahwa dia “orang baru” tidak cukup meyakinkan saya bahwa calon ini layak dilirik. Sebab “baru” itu bisa berarti ganda. Karena beliau “baru”, bolehlah kita melamun bahwa dia sungguh “bersih” dan “serius” mau mengurus kita.

Tapi “baru” juga bisa berarti “belum tahu apa-apa” bukan? Tidakkah riskan menyerahkan nasib ibu kota ke tangan pejabat yang “belum tahu apa-apa”? Atau, karena “orang baru” nantinya beliau akan kelewat bersemangat membuat banyak kejutan yang betul-betul membuat warga jadi tidak berhenti “terkejut-kejut” dan capek sepanjang masa jabatannya.

Saya bukan sedang menghasut anda supaya “golput”, karena itu artinya saya memaksakan persepsi saya. Saya percaya anda jauh lebih cerdas dari saya untuk memastikan sikap yang benar dalam hajatan ini. Pesta memang harus tetap jalan, dan meskipun calon yang disediakan “jauh dari menarik”, setidaknya libur resmi pada hari H hajatan itu tetaplah menarik dinikmati. So, happy holiday ...

Dua Zaenal, Dua Perkara

ZAENAL yang pertama adalah Zaenal Arief, pemain Persib Bandung, yang belum lama ini dicoret dari daftar pemain timnas karena ketahuan “kabur” dari kamar hotelnya. Insiden itu terjadi menjelang timnas bersiap berlaga “hidup mati” melawan Korea Selatan pada penyisihan grup Asian Cup 2007.

Pelatih Ivan Kolev marah besar karena tindakan tidak disiplin yang dipertontonkan penyerang Persib itu. Ia menolak berkompromi dalam urusan kedisplinan pemain ini. PSSI pun sudah menjatuhkan sanksi berupa larangan merumput selama 6 bulan. Tapi reaksi pun muncul. Zaenal dan Persib mengajukan banding karena menganggap sanksi itu “kelewat berat”.

Apakah PSSI akan kembali “jatuh kasihan”—seperti dicontohkan dengan baik dalam kejadian-kejadian sebelum ini—dan mengubah hukuman itu, mari kita tunggu saja kelanjutannya.

Zaenal yang kedua tentu saja Zaenal Maarif, politisi yang saat ini terlibat perseteruan dengan RI 1. Entah hitung-hitungan apa yang sebetulnya ada di kepala Maarif sehingga dia berani melakukan apa yang oleh RI 1 disebut tindakan “fitnah” dan “pencemaran nama baik” itu. Gunjingan di warung-warung pinggir jalan menyebut mungkin awalnya ada pihak tertentu yang “bersimpati” pada Maarif, lalu menawarkan bantuan amunisi untuk melawan “penganiayaan” yang dialaminya.

Tapi kemudian bantuan amunisi itu rupanya dibatalkan sepihak setelah keadaan dinilai menjadi “tidak menguntungkan”. Satu demi satu nama yang semula disebut Maarif berada di belakangnya pada berebut membantah. Malah ada yang mau balik memperkarakan Maarif, seraya menyebutnya sudah melakukan “fitnah” pula.

Kabar terakhir menyebut ada “pihak ketiga” yang mau membantu mendamaikannya dengan Sang RI 1. Jika itu benar, menarik untuk melihat bagaimana RI 1 menanggapi tawaran itu. Analisa di warung-warung menyebut SBY tentu akan berhitung masak. Jika memang ada kesempatan “main keras”—sekalian “show of force”--mengapa memilih damai? Memang siapa itu Zaenal Maarif?

Kesombongan Institusi

BELUM lama ini beberapa puisi saya dimuat sebuah koran ibukota. Karena pemuatan di koran tersebut sudah beberapa kali terjadi saya segera bisa menduga-duga berapa jumlah honorarium yang bakal saya terima nantinya. Sewaktu transfer honor dari koran itu masuk ternyata jumlahnya jauh di bawah yang saya perkirakan.

Sedikit heran dan penasaran saya pun iseng menyurati koran tersebut, menanyakan dengan baik dan santun perihal honor yang jauh di bawah perkiraan itu. Seraya berharap memang ada kekeliruan dari pihak koran itu sehingga masih ada tambahan uang masuk buat saya.

Tapi sampai tulisan ini dibuat koran itu tidak juga menjawab pertanyaan saya. Padahal, menurut pikiran saya yang suka naif ini, apa susahnya sekedar mengetikkan beberapa kalimat menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi, lalu mengirimnya by e-mail. Menurut saya itu pekerjaan yang sangat mudah, tidak merepotkan, dan malah bakal mengundang respek—ya minimal dari saya.

Tapi koran besar itu agaknya punya pertimbangan lain, dan memutuskan tidak menjawab saja pertanyaan sepele itu. Menurut saya, yang suka naif, itu adalah bukti “kesombongan” kepada sesosok “person” yang notabene memang tak punya power apa pun—kecuali mungkin “power of ngomel”. Marilah kita namakan ini kesombongan institusi. Huh.

Bendera Parpolnya Aja Berantakan ...

TIDAK susah ternyata mengukur tingkat kepedulian seorang politikus kepada rakyat. Cukup amati saja bendera parpol politikus yang bersangkutan. Bendera, dalam pemahaman saya, merupakan representasi kelompok yang memiliki bendera itu. Karena itu bendera seharusnya digagas & didesain secara matang, dengan memasukkan selain kaidah artistik juga kaidah moral di dalamnya.

Bendera yang baik dengan begitu akan menggambarkan dengan tepat visi dan karakteristik kelompok yang mau diwakilkan dengan bendera itu. Bendera yang didesain dengan sembarangan, tanpa citra artistik yang memadai, dengan gamblang membuktikan ketidakseriusan—dan bisa jadi juga ketidakbecusan--kelompok yang bernaung di bawah bendera itu.

Dalam kaitan dengan bendera parpol, maka bendera parpol yang dibuat serampangan—dan pasti terburu-buru pula—menjelaskan kepada kita betapa tidak serius dan “sembarangan”nya parpol yang bersangkutan mengurus pekerjaan politiknya.Dan “kesembarangan” itu hanyalah bisa terjadi kalau parpol yang bersangkutan memang penuh dimuati orang-orang yang juga “sembarangan” mutunya.

Mereka inilah para petualang politik yang terus mencoba mencari peluang untuk bisa memanjat naik ke puncak kekuasaan—atau minimal berkesempatan mendapat cipratan berkah kekuasaan itu. Maka sungguh konyol dan mengerikan kalau kemudian negeri ini jatuh dalam kekuasaan kelompok petualang politik—untuk tidak menyebut mereka pencoleng—seperti mereka ini, yang bahkan membikin bendera parpolnya saja tidak becus.

Mentang-Mentang Mayoritas

BELUM lama ini saya membaca di sebuah koran ibu kota berita tentang perlakuan diskriminatif yang dipertontonkan penguasa dan sekelompok publik di negeri Abang Sam terhadap kelompok muslim di sana. Disebutkan dalam berita itu jumlah pengaduan atas tindakan diskriminatif kepada mereka--pasca 11 September 2001--terus meningkat sampai di atas 20 persen (Kompas, 16 Juni 2007).

Sewaktu membaca berita itu saya langsung teringat pada perlakuan berat sebelah yang juga sering diterima kelompok minoritas di negeri kita sendiri. Mendadak saya pun sadar bahwa praktek-praktek diskriminatif ini ternyata bersifat universal, bukan menjadi monopoli kelompok etnik, ras atau keyakinan tertentu saja.

Pada diri setiap manusia--mungkin juga pada setiap mahluk?--rupanya ada kecenderungan untuk selalu mau ber "show of force", dan kecenderungan itu kemudian seperti mendapatkan "pembenaran" manakala ia beruntung terhisap ke dalam kelompok mayoritas, yang mengantarnya pada posisi "aman" dan "sah" untuk memaksa pihak sana, yang kebetulan monoritas, menuruti apa maunya.

Naluri "mentang-mentang mayoritas" ini sangat kelihatan pada saat bocah. Dan rupanya tidak semua naluri "beast" itu bisa dihilangkan sewaktu kita berangkat dewasa. Setiap kita rupanya punya potensi untuk selalu gagal menetralisir naluri agresif itu, tidak peduli apa warna kulit, atau merek keyakinan kita. Tidak setiap kita berhasil keluar dari kurungan atmosfir "kebocahan" yang jadi penanda awal kehadiran kita.

Umur kita boleh saja bertanbah, tapi perilaku kita bisa saja terus "mboys". Itulah yang dipertontonkan sekelompok publik Amerika di awal tulisan ini, dan itu juga yang kerap dipamerkan oleh kelompok mayoritas dari agama tertentu di republik tercinta kita ini.

DPR atau "Dewan Pengibul Rakyat"

SEPAK terjang anggota DPR sudah lama bikin mual saya—mungkin anda juga merasa begitu? Di zaman Orba dulu mereka dikenal sebagai tukang stempel pemerintah, yang kerjanya cuma 4 D alias “datang, duduk, diam, duit”. Satu-satunya kata yang mereka tahu dan berani mereka ucapkan di ruang sidang adalah “setuju”. Ini sungguh beda dengan anggota DPR yang sekarang, yang sebentar-sebentar menjerit “interupsi!”—mungkin sembari dengan gagah mengebrak meja dan menaikinya. Seolah mereka mau bilang “saya menginterupsi, karena itu saya ada.”

Satu-satunya hal yang masih bisa “menghibur” saya adalah kenyataan bahwa saya dulu tidak ikutan nyoblos waktu Pemilu. Jadi kalau ada teman yang pada ribut memasalahkan perilaku aneh-aneh anggota DPR, saya bisa bilang dengan sedikit “bangga” bahwa “saya dulu nggak ikut memilih, jadi saya nggak ikut bertanggung jawab dengan kualitas anggota DPR kita yang ancur-ancuran begitu.” Ternyata keputusan saya dulu memilih menjadi golput tidak keliru.

Penamaan “TK” alias Taman Kanak-Kanak oleh Gus Dus ke alamat anggota parlemen sungguh tidak keliru. Tapi mungkin boleh juga kita menambahnya beberapa lagi mengingat perilaku dan “prestasi” TK Senayan ini memang sangat fenomenal. Bagaimana kalau misalnya DPR itu kita sebut saja kependekan dari “Dewan Pengibul Rakyat”? Faktanya kerja mereka sejauh ini memang hanya mengibuli rakyat yang sudah susah payah memilih mereka, bukan?

Bagaimana kalau “Dewan Penjarah Rakyat”, atau lebih halus sedikit “Dewan Penilep Rakyat”? Koran Tempo hari ini dalam portalnya memberi masukan baru, yaitu “Dewan Pembuat Ribut”. Lagi-lagi tidak salah, karena faktanya memang DPR ini kerjanya cuma ngeributin soal-soal yang sering nggak jelas urgensinya buat orang banyak. Misalnya, ribut-ribut interpelasi resolusi PBB atas Iran itu.

Daripada ngurusin Iran—yang juga kagak ngurusin kita—bukankah lebih “merakyat” dan elegan kalau mereka meributkan saja urusan lumpur Lapindo, kelangkaan minyak goreng, atau kisruhnya distribusi beras murah buat orang susah? Tapi barangkali di mata para “siswa-siswi” TK Senayan urusan beginian tidak tergolong “high politics”, jadi tidak perlulah dijadikan prioritas dan diributkan.

"Reformasi", 9 Tahun Kemudian

HARI ini, 21 Mei 9 tahun yang lalu—mudah-mudahan anda masih ingat—tiran Soeharto yang sudah 30 tahun lebih bercokol mengangkangi negeri ini, akhirnya lengser. Kejatuhan sang tiran itu menandai lahirnya sebuah zaman baru yang secara terburu-buru dijuluki “era reformasi”. Mengapa penamaan “era reformasi” itu “terburu-buru”? Karena ternyata yang terjadi sesudah itu hanyalah pengulangan sejarah belaka. Tiran yang satu jatuh, hanya untuk memberi kesempatan naik tiran lainnya. Memang buat sesaat kita sempat mengalami suatu episode yang penuh dengan janji. Sebuah periode yang sangat sekali disarati eforia dan kenaifan.

Saya ingat seorang teman berkisah bagaimana dia pada saat itu berhasil mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan rumahnya hanya dengan mengeluarkan duit 25 ribu rupiah. Padahal di zaman Orde Baru mengurus sertifikat hak milik tanah itu seperti kisah perburuan harta karun dalam dongeng. Duit yang musti digelontorkan untuk “upeti” dibanding dengan peluang berhasil didapatnya surat sertifikat itu sendiri bisa dibilang “nihil”.

Sayang masa bulan madu itu begitu cepat lewat. Situasi negara tidak juga menjadi stabil. Selama 9 tahun ini kita disuguhi pementasan turun naiknya 4 orang kepala negara sebagai bukti masih goyahnya situasi. Gedung parlemen kehilangan sakralitasnya karena dikuasai para preman dan badut politik. Hukum masih terus jadi komoditas. Korupsi jalan terus. Malah ada yang bilang korupsi di “era reformasi” ini lebih kasar dan edan dibanding di zaman Orde Baru.

Secara umum situasi memang tidak bisa diklaim sudah menjadi “lebih baik”.Sangat wajar kalau dalam situasi seperti ini sebagian orang kemudian menjadi “kangen” lagi pada masa-masa “normal” dulu. Soeharto memang betul tiran, tapi pada zamannya tidak ada orang antre minyak tanah, atau bertikai karena rebutan beras murah. Jangan pernah lalu menyalahkan atau menyebut mereka ini pandir. Sebaiknya kita juga tidak pernah lupa bahwa “reformasi” direbut dengan ongkos dan tumbal teramat mahal.

Dengan cost semahal itu sangat layak dan pantas kalau kita kemudian menuntut adanya imbalan sepadan dari mereka—siapapun mereka—yang sekarang berkesempatan mencicipi fasilitas hidup serba “VIP” yang didapat dari tumbal nan mahal itu. Lumrah dan sah kalau kita marah kalau keadaan tidak juga membaik. Sah dan lumrah-lumrah juga kalau kita pun merasa sudah dikibuli selama ini.

Repuzzle eh Reshuffle

SESUDAH menyepi dan merenung (seraya bimbang dan ragu) di pertapaan megahnya di Cikeas, akhirnya reshuffle diumumkan SBY juga kemarin. Tidak percuma menunggu lama karena hasilnya tidak terlalu mengecewakan banget—kecuali tentu bagi parpol yang kader-kadernya kena dupak.

Salah satu tuntutan publik yaitu agar nama-nama yang dianggap “cacat hukum” dilepas saja ternyata diakomodir presiden. Tak kurang seorang Arbi Sanit—yang biasanya gemar bersuara keras—menyebut manuver SBY kali ini sebagai langkah berani. Semula banyak orang menduga tindakan ini tidak akan diambil presiden mengingat “hubungan lama nan mesra” di antara mereka.

Selain itu, analisa pinggir jalan lain menyebut SBY tidak akan berani menyentuh nama bermasalah itu, karena ia dianggap tahu kelewat banyak “isi perut” istana. Dikawatirkan nama ini akan banyak “bernyanyi” kalau sampai keberadaannya diutak-atik.Tapi kita tahu, nama satu yang bermasalah ini pun kena libas kemarin.

Yang bagi saya terasa mengagetkan adalah dicopotnya Abdul Rachman Saleh selaku Jaksa Agung. Meskipun bidang hukum dan peradilan masih dianggap belum menelorkan hasil berarti—karena gunung masalahnya yang kelewat raksasa—bang Arman, begitu mantan Jaksa Agung ini akrab disapa, bukanlah tokoh yang diragukan kesungguhan dan integritasnya. Tapi, presiden agaknya punya penilaian lain terhadapnya. Kita berharap saja nama yang ditunjuk menggantikannya memang lebih sakti.

Akhirnya, dengan menuver “berani”nya ini kali—tumben—diperkirakan “rating” SBY akan bisa terdongkrak, meskipun mungkin tidak banyak. Yah, lumayanlah sebagai modal awal guna membendung “saingan” terberatnya sejauh ini, yakni “SBY” alias “Si Butet Yogya” dari negara tetangga, Republik Mimpi.

Beranikah SBY?

POPULARITAS presiden dan wakil presiden SBY-JK dikabarkan semakin berantakan. Hari-hari ini banyak orang menunggu-nunggu pengumuman resuffle kabinet. Sejumlah nama menteri yang dianggap “tidak bersih” ramai digunjingkan supaya dicopot. Jika saja SBY berani megikuti suara publik ini, besar kemungkinan “rating”nya akan kembali naik, mengalahkan bahkan minimal menyamai popularitas “SBY” alias Si Butet Yogya dari Republik Mimpi.

Tapi jika SBY lagi-lagi lebih suka memainkan jurus “bimbang dan ragu”nya, dan kembali lebih memilih “menyelamatkan” sejumlah nama yang dianggap “bermasalah” itu maka hampir bisa dipastikan “rating”nya bakal tambah babak belur. Akan makin sulitlah beliau menyaingi popularitas “SBY” yang dari pekan ke pekan tampaknya makin tak terbendung.

Resuffle kabinet ini boleh jadi merupakan peluang terakhir presiden, mengingat waktu baginya makin sedikit. Jika ia kembali melakukan blunder, lawan-lawan politiknya tentu akan mengambil banyak keuntungan dari situasi “sudah capek berharap” yang menjalar di masyarakat. Dan jika itu yang terjadi, jangan-jangan ramalan serem Mama Laurent yang pernah bilang bahwa SBY-JK akan setop di tengah jalan bakal jadi nyata. Wah.

Menanti Gebrakan Ulil

SEWAKTU mengetahui Ulil Abshar-Abdalla ngeblog tempo hari senang sekali rasanya. Ulil adalah tokoh kontroversial yang sepak terjangnya selama ini sudah menyita cukup banyak perhatian. Pikiran-pikirannya yang sering “melawan arus” sungguh sedap buat diikuti. Maka ketika kemudian dia memutuskan untuk ngeblog tentu saja itu sebuah kabar gembira, yang akan tetapi mungkin sebuah “kabar buruk” bagi lawan-lawannya.

Hanya sayang sekali sampai saat ini blognya Ulil itu masih belum ada kelanjutannya. Tadi saya baru saja melongok (lagi) ke sana, ternyata masih hanya satu postingan “Selamat Datang” yang sudah sebulan lalu diposting. Kenapa gerangan belum ada yang baru di blog itu? Saya kira Ulil betul sedang repot, itu kemungkinan yang agaknya paling bisa diterima.

Ulil agaknya ingin agar blognya itu beisi tulisan-tulisan yang tidak asal jadi, maka mungkin dia sementara ini memilih tidak menulis saja sampai kesempatan untuk menulis dengan tenang itu betul-betul sudah didapatnya. Bagaimanapun dia sudah punya “merek” besar, maka sedikit banyak tentu dia kepingin menjaga mutu juga.

Tapi apakah betul ini penyebab sejati kenapa blognya stag tentu hanya Ulil sendiri yang tahu. Dari kejauhan sini saya hanya bisa berharap-harap dia segera punya waktu dan kesediaan (serta kesetiaan) untuk lebih bisa memberi atensi pada kegiatan ngeblog. Supaya kita pun lebih punya banyak pilihan blog bagus untuk disambangi.

Wrong Question

APAKAH SBY bakal jadi meresuffle kabinetnya? Apakah “telur busuk” IPDN akhirnya akan dibubarkan? Apakah kasus pembunuhan Munir bakal terungkap? Apakah pihak Lapindo akhirnya meleleh dan menuruti semua tuntuan ganti rugi yang ditodongkan para pengungsi?

Apakah anda punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas? Apakah anda punya alasan untuk optimis keadaan kita bakal lebih baik? Kenapa anda yakin keadaan bakal jadi lebih baik? Kenapa anda percaya pemerintah serius mengurus semua masalah kita? Kenapa pemerintah merasa harus serius menangani soal-soal ini?

Apakah saya salah mengajukan pertanyaan? Mungkin pertanyaan seharusnya, apakah sebetulnya SBY memang punya niat, atau berani membongkar kabinetnya? Artinya, kalau beliau bikin reshuffle itu murni kehendaknya? Ah, terlalu naif dan bodoh pertanyaan seperti ini, bukan?

Pertanyaan yang betul, apakah memang ada niat membereskan “horor” di IPDN? Apakah pemerintah punya nyali membuka kasus Munir? Apakah pemerintah sebetulnya serius membantu membereskan urusan lumpur Lapindo? Bahasa kampungnya, apakah sungguh ada political will dari pemerintah untuk membuat keadaan jadi lebih mendingan?

Apakah anda punya jawaban untuk pertanyaan terakhir itu? Saya punya, kata sebuah iklan di televisi. Anda juga tahu jawaban itu, dan mungkin itu jawaban kita semua : maybe yes, maybe no … Apakah saya keliru lagi?